Wednesday, February 4, 2009
Bagian Tiga: Kiprah 30 Tahun di Batam (1978-2008)
Awal Meniti Karir (1978-1982)
Joki mulai resmi menjadi pegawai Otorita Batam pada 1 November 1978. Jabatan yang disandangnya saat itu adalah staf di Departemen Perencanaan dan Teknik Otorita Batam. Pada tahun-tahun itu Otorita Batam baru memiliki sedikit insinyur. Sebelumnya, insinyur-insinyur teknik yang aktif di Otorita Batam di antaranya adalah Lagut Muluk, Halomoan Panjaitan serta Nanu Trisarjana.
Di masa-masa awal ini, ia masih berdinas Kantor Pusat Otorita Batam di Jakarta. Tapi demikian, oleh karena tuntutan pekerjaan, mengharuskannya bolak-balik Jakarta-Batam. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1982.
Ketertarikannya berkarya di Batam ini tidak lain untuk menerapkan ilmu perencanaan kota yang digelutinya dan itu mulai menampakkan wujudnya dengan penugasan pertama yakni terlibat dalam penyusunan masterplan Batam tahun 1979.
Di masa ini, Otorita Batam dipimpin BJ Habibie, di mana pembangunan Pulau Batam yang pada mulanya bertujuan sebagai logistic base, diubah menjadi industrial base. BJ Habibie mengkonsentrasikan pembangunan dengan konsep bonded island. Tak sekedar bonded zone. Intinya, dengan mengembangkan Batam, BJ Habibie lebih menggunakan pola berintegrasi dengan perekonomian Indonesia, dengan memanfaatkan eksistensi Singapura, sebagaimana teori balon yang diperkenalkannya.Hal inilah yang mendasari perlunya disusun masterplan baru mengenai pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri dan kota yang ber-economic base industri.
Master Plan Batam 1979
Masterplan Batam 1979 itu kemudian menjadi pijakan bagi tersusunnya Rencana Kerangka Dasar Tata Ruang Batam Tahun 1979 (RKDTR 1979). Dalam RKDTR 1979 itu, termaktub detil fungsi pengembangan Batam sebagai daerah pengembangan industri, kepariwisataan, pembinaan pusat distribusi, kegiatan alih kapal dan logistic base. RKDTR 1979 ini kemudian jadi pedoman pelaksanaan bagi pembangunan Batam ke depan. Beberapa pokok bahasan yang tertuang dalam RKDTR 1979, antara lain berupa penetapan lebar batas milik jalan ± 200 meter untuk mengantisipasi volume arus lalu lintas serta penggunaan moda angkutan masa depan. Penetapan wilayah pengembangan, yang dihubungkan dengan jalan arteri (penghubung) di mana pada hakekatnya masing-masing wilayah pengembangan itu self sufficient (mandiri). Dengan fungsi utama yang ditetapkan, ‘diikat’ dengan pusat kota dan pusat pemerintahan. Untuk memudahkan interaksi dan interkorelasi antar masing-masing wilayah pengembangan, baik masa kini maupun masa mendatang, dihubungkan dengan jalan yang ROW (right of way)-daerah milik jalan- selebar 200 meter.
Dengan tersusunnya RKTDR 1979 itu, maka untuk pertama kalinya disusun Prosedur Baku Pengalokasian Lahan di Daerah Industri Pulau Batam. Saat itu pula dimulailah penetapan advise planning (Fatwa Planologi) - prosedur fatwa-, sebagai pedoman membuat perencanaan dalam membangun suatu lokasi yang sudah diberikan kepada pihak user atau investor. Fatwa planologi ini penting ditetapkan untuk memberikan saran teknis kepada investor dalam merencanakan Site Plan (tata letak), sehingga site plan yang dibuat tetap mengacu pada RTRW Batam. Pada hakekatnya fatwa planologi baru dapat diterbitkan apabila kelengkapan hierarkhi perencanaan telah terpenuhi.
Secara diagram, prosedur fatwa seperti gambar berikut:
Menjadi Kepala Biro Pengembangan Wilayah dan Tatah Guna Lahan (1982-1984)
Memasuki tahun 1982, atas dedikasi serta kemampuannya, Otorita Batam memberi kepercayaan kepada Joki untuk memangku jabatan sebagai Kepala Biro Pengembangan Wilayah dan Tata Guna Lahan di bawah Asisten Perencanaan Balak Otorita Batam.
Dengan tugas baru itu, ia kemudian hijrah dan menetap permanen di Pulau Batam. Tidak mungkin baginya untuk terus bolak-balik Jakarta-Batam. Sebagai kepala biro, tugas yang diemban memang makin banyak dan berat. Dengan menetap di Batam, tentu bisa menjadikannya lebih fokus serta efektif memenej waktu dalam menjalankan rutinitas tugas sehari-hari.
Kantor Otorita Batam di Sekupang s/d akhir 1980-an.
Saat masih bertugas di Jakarta, bersama dengan staf Otorita Batam yang lain, berbagai penataran diikutinya, di antaranya Penataran P4 Instansi Pertamina (1979) serta Penataran Kewaspadaan Nasional yang diselenggarakan Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta.
Sedangkan kursus yang diikutinya di Batam pada tahun 1983 antara lain adalah kursus pengamanan security yang diselengarakan oleh Seintelstrat (Sekolah Inteligen Strategis) yang berpusat di Cilendek, Bogor. Kursus ini diperuntukkan bagi para pejabat di wilayah yang dikategorikan rawan atau perbatasan.
Mereka yang ikut adalah pejabat dari instansi, imigrasi, Bea Cukai, Pertamina dan lain-lain. Dalam kursus ini, dari hasil penilaian, dirinya menjadi peserta terbaik kedua. Posisi pertama ditempati oleh drh Chaidir, sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau.
Di Thames Barrier, London.
Berikutnya, ia juga mengikuti berbagai seminar dan lokakarya di dalam maupun luar negeri, seperti Seminar on Urban Planning and Development in 1980’s di Kuala Lumpur, Lokakarya Manajemen Proyek yang digelar LPPM, Jakarta serta BIDA Project Management Seminar Port and Newtown Development-Milton Keynes-London, The Hague-Zoe Termeer-Roterdam, Belanda.
Tugas Baru Tantangan Baru (1984-1991)
Tahun 1984, Joki tak lagi menjabat sebagai Kabiro Pengembangan Wilayah dan Tata Guna Lahan, oleh Otorita Batam, dipromosikan menjadi Asisten Kepala Badan Pelaksana Bidang Pelayanan Perusahaan. Inilah untuk kali pertama memangku jabatan di luar disiplin ilmu yang dipelajarinya dan itu dijalankan sampai tahun 1989. Dari segi kepangkatan, jabatan tersebut, setelah ada penetapan eselonisasi, sejajar dengan eselon IIA. Oleh karenanya pada periode ini yakni pada tahun 1988, ia berkesempatan mengikuti Sespa-Deppen/LAN yang dikhususkan bagi Pejabat Eselon II, pendidikan jenjang tertinggi pagi PNS.
Mengikuti Sespa-Deppen/LAN.
Di sela-sela kesibukannya menjadi Asisten Kabalak, Joki masih menyempatkan menambah ilmu dengan mengikuti Latihan Pra Jabatan Tingkat III Departemen yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1986. Di tahun yang sama, oleh karena dedikasi serta pengabdiannya selama delapan tahun di Otorita Batam, Pemerintah RI menganugerahinya medali dan piagam penghargaan.
Semasa menjadi Asisten Kabalak Bidang Pelayanan Perusahaan ini, ia beroleh kesempatan menempuh pendidikan strata 2 di Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai kelanjutan dari pendidikan strata 1 yang ditempuh dalam bidang Perencanaan Daerah dan Kota (urban and Regional Planning). Mulai aktif kuliah sejak tahun 1989, kuliahnya itu berhasil diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun sesuai dengan waktu minimal yang diperlukan yaitu tahun 1991. Dengan selesainya kuliah S2 tersebut, berikutnya gelar Magister Science of Planning, berhak disandang di belakang namanya. Dirinya lulus dengan IP 3,48 -hanya kurang 0,02 untuk memperoleh predikat cum laude-, sehingga menjadi wisudawan terbaik.
Wisuda S2 di ITB.
Dari Direktur, Staf Khusus hingga Inspektur (1991-1994)
Tahun 1991, Joki memangku jabatan baru sebagai Direktur Pengelolaan Sarana Satlak Otorita Batam. Jabatan baru tersebut merupakan kali kedua yang diembannya di luar disiplin ilmu yang dijalani.
Serah terima jabatan Direktur Pengelolaan Sarana Satlak OB dari Ir Arif Marzuki ke Ir Joki Muchajar, disaksikan Kasatlak OB Marsma Supandi.
Sebagai Direktur Pengelolaan Sarana Satlak OB, tanggungjawabnya adalah membawahi semua divisi sarana yang dimiliki OB seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, DAM/WTP dan PLTD. Dalam perjalannya, PLTD, seperti diketahui, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PT PLN Persero.
Meski jabatan baru, tugas itu mampu dijalankan dengan baik dan justru jadi pendorongnya untuk lebih bersemangat menimba ilmu di luar ilmu yang selama ini digelutinya.
Hal ini dibuktikan dengan diikutinya berbagai seminar, simposium termasuk studi banding di Jakarta serta Bandung. Di luar negeri, diikutinya juga seminar dengan beragam tema seperti di Singapura, Beijing hingga ke Denhaag, Belanda.
Mendapat mendali dan penghargaan atas pengabdian 16 tahun sebagai pegawai Otorita Batam.
Tahun 1992 hingga 1994, lagi-lagi, penugasan di luar disiplin ilmu yang dipelajari diperolehnya, dengan diangkat menjadi Staf Khusus Kasatlak Otorita Batam. Saat menjabat sebagai staf khusus inilah, Otorita Batam memberinya medali dan penghargaan atas pengabdian 16 tahun sebagai pegawai.
Berikutnya, tahun 1994, penugasan baru diberikan kepadanya, yakni sebagai Inspektur Pembangunan SPI. Tugas utamanya selama menjadi Inspektur Pembangunan SPI adalah melaksanakan fungsi pengawasan proyek pembangunan OB, antara lain pembangunan Bandara Hang Nadim serta Jembatan Barelang.
Di sela-sela kesibukannya bekerja, pada masa ini sempat berhaji ke Tanah Suci bersama dengan istri serta sejumlah rekan-rekannya. Bertolak ke tanah suci memenuhi panggilan Allah, baginya merupakan karunia sekaligus jadi sesuatu yang amat disyukurinya. Karena dengan begitu, maka apa yang dicita-citakannya sejak masa kanak-kanak tercapai sudah.
Ke Tanah Suci.
Kembali ke Jalur ‘Resmi’ (1998-2004)
Setelah malang melintang bertugas di berbagai jabatan di luar disiplin ilmunya, akhirnya pada tahun 1998, Joki kembali ke jalur ‘resmi,’ dengan diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan. Sepanjang menjabat sebagai Kabiro ini, berbagai langkah signifikan terkait bidang perencanaan telah dilakukan.
Di masa-masa awal jabatannya, bersama tim di perencanaan menyusun sekaligus menjalankan Penerapan Konsep Pemukiman Kembali (resettlement) dan Konsep Peremajaan Kota (urban Renual). Resettlement merupakan konsep penataan pemukiman dengan memindahkan lokasi- lokasi yang tumbuh menjadi pemukiman dengan rumah-rumah bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan menurut Master Plan Batam, ke lokasi baru yang sesuai.
Serah terima jabatan Kabiro Perencanaan dari Ir Cahyo Prionggo ke Ir Joki Muchajar.
Bersama Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah dan para staff.
Tentunya dengan terlebih dahulu menyiapkan Kavling Siap Bangun ( KSB ) yang dilengkapi dengan infrastruktur berupa fasilitas sosial (fasos) serta fasilitas umum (fasum). Satu contoh yang berhasil diterapkan dari konsep ini adalah di daerah Batu Aji dan Nongsa.
Sementara di saat yang sama, urban renual juga diterapkan. Urban renual merupakan konsep penataan kawasan pemukiman bagi lokasi yang sudah terlanjur menjadi pemukiman dan sesuai dengan peruntukan dalam Master Plan, namun tidak tertata sesuai kaedah pemukiman yang layak, maka dibuatkan penataannya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur fasum dan fasos, seperti yang akan dilaksanakan di Tiban Kampung, Bengkong Seken, Bengkong dan Pemukiman Kampung Becek Batu Aji. Di Jakarta konsep ini dikenal dengan Proyek MH Thamrin.
Selanjutnya, penerapan Sistem Neighbourhood Unit dalam perencanaan Kawasan Pemukiman juga dilakukan secara simultan semasa ia memimpin Biro Perencanaan. Sistem Neighbourhood ini merupakan konsep perencanaan kawasan pemukiman terpadu terdiri dari beberapa Unit Neighbourhood (Rukun Tetangga).
Pembangunan rusun sebagai salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah pemukiman.
Masing-masing unit direncanakan untuk menampung penduduk dalam jumlah terbatas dan diikat dengan fasilitas umum dan sosial, misalnya Taman Kanak-kanak sebagai pusatnya, mampu dicapai para penghuninya hanya dengan berjalan kaki (walking distance). Beberapa neighbourhood unit yang berdekatan membentuk sebuah neighbourhood unit lagi yang lebih besar dengan pengikat sebuah fasum dan fasos, semisal sekolah dasar dan seterusnya sehingga membentuk sebuah pemukiman. Perencanaan Kawasan Pemukiman Tiban Kampung didasarkan pada konsep ini.
Penerapan Konsep Rumah Susun (rusun) juga menjadi agenda urgen yang dilakukan di Biro Perencanaan saat itu. Rusun adalah satu konsep alternatif untuk mengantisipasi kebutuhan akan pemukiman yang layak huni mengingat laju perkembangan penduduk di Batam yang demikian pesat. Untuk jangka panjang, konsep pengembangan pemukiman vertikal dengan pemanfaantan lahan secara maksimal dan berdaya guna serta tertata, sangat aplikatif diterapkan di Batam yang memiliki lahan terbatas. Konsep ini telah diterapkan pada beberapa kawasan dengan dibangunnya rusun di Batu Ampar, Jodoh, Sekupang dan Mukakuning. Selain itu, juga diisyaratkan kepada investor pengembangan kawasan Industri untuk melengkapi kawasan pembangunannya dengan membangun dormitori diperuntukkan bagi keperluan para buruh yang berkerja di dalam kawasan.
Selama menjadi Kabiro Perencanaan, Joki sempat ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dalam Tim Evaluasi dan Penyelesaian Rencana Strategik Otorita Batam tahun 2002-2006. Tim ini dibentuk dengan tujuan salah satunya untuk membuat satu perencanaan strategis mengenai Batam di masa depan. Beberapa di antaranya yang masuk dalam perencanaan adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Pulau Batam serta pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan.
Meninjau lahan pembangunan Masjid Raya.
Sebagai Kabiro Perencanaan, totalitasnya dalam menjalankan tugas makin teruji. Bahkan, seakan tak berhenti menimba ilmu, seminar dan pelatihan termasuk studi banding ke dalam dan luar negeri dilakoninya. Selama periode ini pula yakni tahun 2002, untuk kali ke-3 Pemerintah RI memberinya medali dan penghargaan atas pengabdian 24 tahun di Otorita Batam.
Selain menerapkan sejumlah konsep perencanaan berupa resettlement, urban renual, neighbourhood unit, karya menonjol yang dilakukan adalah perencanaan dan pembangunan fasilitas civic centre, yang ringkasnya diklasifikasikan ke dalam 3 bagian utama yaitu, Civic Center atau Kawasan Pemerintahan & Peribadatan, Kawasan Olahraga serta Fasilitas Umum.
Kawasan Civic Centre
Kawasan Civic Center adalah kawasan baru yang direncanakan dan berhasil dilaksanakan pembangunannya sebagai konsekwensi terbentuknya kota otonom Batam yang menuntut tersedianya perangkat keras pemerintahan daerah berupa tersedianya gedung DPRD Kota Batam.
Masjid Raya
Gedung DPRD Kota Batam
Asrama Haji Batam
Mengingat belum terbangunnya Gedung DPRD itu, Pemerintah Kota Batam terpaksa menggelar pemilihan walikota dan wakil walikota untuk kali pertama di Gedung Beringin, Sekupang
Joki sendiri, yang masih tercatat sebagai pegawai Otorita Batam ikut serta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Batam. Diusung oleh Partai Golkar, ia dipasangkan dengan H Murshal Muchdar. Dalam pemilihan itu, pasangan Drs Nyat Kadir dan Asman Abnur, SE akhirnya tampil sebagai pemenang. Sementara beserta pasangannya H Murshal Muchdar, sempat masuk sampai putaran kedua.
Joki bersama dengan para kandidat saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam definitif di Gedung Beringin, tahun 1999.
Selain Gedung DPRD, kawasan civic center yang terletak di Batam Center ini terintegrasi dengan sarana peribadatan yakni Mesjid Raya. Pembangunan Mesjid Raya ini diharapkan menjadi ciri kota, yang memang diperlukan sebagai kota yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Mesjid Raya ini dilengkapi dengan keberadaan Komplek Asrama Haji, yang kemudian oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai lokasi Embarkasi Haji.
Sementara itu, fasilitas publik dan sosial lain yang juga menjadi gawean besarnya selama bertugas dan telah berhasil dijalankan adalah berupa perencanaan dan pembangunan Fasilitas olahraga di Mukakuning. Fasilitas olahraga ini penting keberadaannya mengingat jumlah penduduk Batam yang mencapai lebih dari 700 ribu jiwa, memerlukan sarana olahraga yang lengkap dan memadai untuk menampung berbagai aktifitas mereka.
Fasilitas Olah Raga di Mukakuning
Indoor Stadium
Lapangan Sepak Bola
Kolam Renang
Karena itu dalam perencanaannya, fasilitas olahraga itu dibangun lengkap mencakup gedung olahraga tertutup yang multifungsi, indoor serta outdoor stadium (lapangan sepakbola), termasuk kolam renang yang kini belum sempat terealisasi.
Fasilitas Publik
Selain yang bersifat monumental, selama menjabat Kabiro Perencanaan, berhasil menyusun pembangunan fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di antaranya Under Pass Seipanas, jembatan penyeberangan Tiban Lama serta penataan kembali perkampungan Tiban, Pembangunan Pasar Induk, Politeknik Batam, pemukiman karyawan serta Pedestrian di Sekupang.
Underpass-Seipanas
Under Pass Seipanas ini kini sudah terealiasi pembangunannya dan sudah digunakan para pemakai jalan sejak tahun 2007. Namun perencanaannya sendiri, sudah dilakukan sejak dirinya masih menjabat di Biro Perencanaan.
Jembatan Penyeberangan Tiban
Sementara itu, jembatan penyeberangan Tiban, direncanakan sejak lama dan sudah terealisasi tahun 2000. Jembatan tersebut merupakan jembatan penyeberangan pertama di Batam yang dibangun oleh Otorita Batam.
Politeknik Batam
Politeknik Batam merupakan hasil karya lainnya selama di Biro Perencanaan. Pembangunan Politeknik Batam ini urgen dilakukan sebagai jawaban atas tingginya permintaan pasar, terutama sektor industri akan skill workers. Realitasnya kemudian, Politeknik Batam memang benar-benar mampu menghasilkan tenaga terdidik yang semuanya terserap di berbagai sektor industri yang tersebar di berbagai kawasan di Batam.
Pasar Rakyat Jodoh
Selanjutnya, fasilitas umum yang menjadi prioritas pembangunan selama kepemimpinannya adalah penataan pasar di kawasan Jodoh melalui pendirian Pasar Induk Jodoh. Pasar rakyat tersebut dibangun untuk memberi tempat berjualan yang nyaman sekaligus permanen bagi para pedagang di Jodoh dan sekitarnya. Sebelum pasar induk dibangun, banyak pedagang yang berjualan di sembarang lokasi, seperti emperan mal atau badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, kesemrawutan dan tentunya mengurangi keelokan pemandangan kota.
Perumahan Karyawan
Perumahan sebagai salah satu fasilitas yang harus dipenuhi Otorita Batam bagi para karyawannya, dibangun pada masa dirinya bertugas di Biro Perencanaan. Sesuai perencanaan, perumahan karyawan itu dibangun di dua lokasi di Batam Center dengan luas 40 ha. Total rumah mencapai 900 unit yang masing-masing bertype 45. Perumahan karyawan ini dilengkapi dengan fasilitas publik seperti Sekolah TK, mesjid serta lapangan olahraga.
Pedestrian di Sekupang
Sementara itu, di Sekupang, bersama dengan tim di Biro Perencanaan membangun pedestrian (jalur bagi pejalan kaki). Pedestrian ini dibangun sebagai pengejawantahan dari konsep pengembangan kota nyaman (green city), di mana publik, terutama para pejalan kaki sebagai bagian dari komunitas, memperoleh hak yang sama dengan pengguna jalan lain untuk menggunakan jalan sebagai sarana untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Pedestrian ini hingga kini tetap digunakan para pejalan kaki di Sekupang dan nyatanya mampu memberi fungsi lain yakni sebagai sarana berinteraksi warga sekaligus menambah keindahan dan kenyamanan kota.
Tahun 2005, pengabdiannya di Otorita Batam berakhir. Kendati demikian, pemikiran serta dedikasinya masih dibutuhkan. Ini terbukti dengan diangkat menjadi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu pasca terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Ia turut dalam ‘kabinet’ Drs Ismeth Abdullah, mantan pimpinannya di Otorita Batam.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment