Menjadi Kepala Bapedalda
Tahun 2005, menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan karirnya sebagai pegawai negeri sipil, dengan diangkat sebagai Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Kepulauan Riau. Pasca terpilihnya Drs Ismeth Abdullah menjadi Gubernur Kepulauan Riau, Joki yang saat itu masih berdinas di Otorita Batam, masuk dalam jajaran ‘kabinet’ Ismeth Abdullah, bersama sejumlah pejabat Otorita Batam lainnya.
Bersama dengan koleganya di Otorita Batam dan pejabat lain dari Pemko Batam dan instansi lain, dirinya masuk dalam struktur SOT Pemprov Kepri yang penetapannya dilakukan pada 24 Oktober 2005.
Pengangkatannya sebagai Kepala Bapedalda ini, pada awalnya menuai kontroversi. Ini dilatar belakangi oleh karena statusnya yang dianggap publik sudah non aktif sebagai pegawai negeri sipil, lantaran ikut dalam kancah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2004 sewaktu masih berdinas di Otorita Batam. Selain itu, pengangkatannya dikritik sejumlah pihak karena dianggap sebagai bentuk ‘balas jasa’ atas andilnya membantu Ismeth Abdullah yang nota bene mantan pimpinannya di Otorita Batam, menjadi gubernur definitif.
Akan berbagai kritik serta anggapan miring tersebut, Joki memilih bersikap tenang. Tapi justru menjawab kritik dengan fokus serta bersungguh-sungguh bekerja. Pasca dilantik resmi sebagai Kepala Bapedalda pada 19 Desember 2005, langsung mengorganisir manajemen internal Bapedalda yang pada pembentukan awalnya, hanya memiliki tujuh staf yang terdiri empat PNS, yakni dirinya sendiri, Ir. Zulfakar, Ir Suryani, Afrenal dan tiga pegawai tidak tetap yaitu M. Ridwan, Muhammad Zikrirullah dan Reza Chandra, SE.
Menyusun Renstra Bapedalda
Sebagai Kepala Bapedalda, dalam menjalankan pekerjaannya, Joki berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Bapedalda yang tidak lain adalah membantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepri, yakni melakukan perumusan teknik dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Ia langsung menyiapkan software dan hardware, baik peralatan kantor maupun penyusunan peraturan/tata kerja yang dituangkan dalam rencana strategis Bapeldalda. Diawali dengan pencanangan visi yakni keberadaan Bapedalda tidak lain adalah untuk “mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah hunian yang nyaman untuk berinvestasi dan bermukim.” Sementara misinya; mendorong terciptanya lingkungan kerja dan usaha yang bersih, aman dan nyaman, meningkatkan kualitas lingkungan hidup laut dan pesisir beserta sumber daya lainnya, meningkatkan peran serta institusi pengelolaan lingkungan hidup serta lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengendalian dan penegakkan hukum.
Guna menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, semasa kepemimpinannya di Bapedalda, penambahan jumlah pegawai menjadi sebanyak 30 orang terdiri dari jabatan struktural definitif sebanyak delapan orang, pejabat pelaksana tugas lima orang, PNS 14 orang, CPNS tujuh orang dan jumlah PTT sebanyak sembilan orang, dilakukannya. Jumlah itu sebenarnya belumlah cukup bila melihat tingginya aktifitas administrasi dan operasional Bapedalda. Masih diperlukan lagi 51 personel untuk mengisi kekosongan jabatan. Di antaranya, tiga orang Eselon IV golongan III/c dan III/b, 29 orang untuk golongan III/a, 14 orang untuk golongan II/c, tiga orang golongan II/a dan dua orang golongan I/c.
Untuk memaksimalisasi pelayanan Bapedalda, setelah membentuk serta mengisi personil SOT, Joki aktif mendorong para pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman dengan mengikuti berbagai kursus, seminar dan bimbingan teknis sesuai bidang yang digeluti. Seperti diklat konservasi keanekaragaman hayati, pelatihan pengelolaan limbah B3, kursus penilai AMDAL, seminar ekolabel dll.
Sementara kegiatan berkenaan dengan lingkungan hidup, yang langsung melibatkan masyarakat, sudah cukup banyak yang dilakukan.
Di antaranya berupa peringatan dan pameran hari lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan dengan wujud penanaman pohon di berbagai lokasi di Kota Tanjungpinang. Sedangkan pameran, Bapedalda ikut andil dalam pameran bersempena Hari Lingkungan Hidup yang digelar di Jakarta pada 15 hingga 18 Juni, sedangkan di Tanjungpinang dilakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah, tempat peribadatan dan perkantoran.
Pembinaan dan penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup juga menjadi agenda rutin Bapedalda semasa kepemimpinannya. Lainnya, berupa kegiatan monitoring kerusakan lingkungan hidup, pelatihan pengelolaan limbah, Rakernis pengelolaan lingkungan hidup, monitoring dan bimbingan menuju kota bersih dan hijau, pelaksanaan program SUPER dan PROPER dll. Seluruh aktifitas itu, hampir seluruhnya telah dilakukan di semua kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau.
Kegiatan-kegiatan lain yang sudah dijalankan adalah berupa penyusunan Ranperda Lingkungan Hidup, Pengkajian dan Studi Air Limbah (tinja) di Pulau Bintan, Pengkajian dan Studi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pembuatan Database Lingkungan Hidup, Pembuatan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup, Studi AMDAL Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri, Studi Kelayakan Pembangunan Pengolahan Limbah B3, Pembentukan Tim Studi Penanganan, Pencegahan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak hingga Pembentukan Laboratorium Bapedalda.
Sejak tahun 2006, di bawah kepemimpinannya, Bapedalda telah menyusun program jangka panjang terkait dengan lingkungan hidup di Kepulauan Riau hingga tahun 2010. Di mana dalam proses pelaksanaannya, dilakukan berkesinambungan dan bersinergis dengan kegiatan kabupaten dan kota yakni berupa program reguler, program KLH dan program inti yang di antaranya adalah: Program Laut Biru, yang intinya berupa upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan laut sebagaimana sering terjadi di perairan Kepri seperti pencemaran tumpahan minyak serta kerusakan ekosistem pesisir laut.
Program Laut Biru
Program Laut Biru ini dilandasi oleh pemikiran bahwa wilayah Kepri, 95%-nya merupakan lautan. Dengan wilayah perairan yang demikian luas, perairan Kepri rawan akan pencemaran laut. Padatnya arus lalu lintas operasional kapal-kapal di Selat malaka, sangat berpotensi terjadi tabrakan kapal tanker seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di perairan Belakangpadang.
Sebagaimana diketahui, dampak tumpahan minyak ke laut, akan merugikan masyarakat di sekitar perairan tersebut. Sepanjang daerah yang ditumpahi minyak, akan terkontaminasi seperti tergambar di bawah ini:
Dampak Dari Dua Kecelakaan Kapal Tanker Di Perairan Batam
Pada kecelakaan Kapal Natuna Sea tersebut, masyarakat Kepulauan Riau banyak dirugikan dari segi panggantian akibat pencemaran yang ditimbulkan.
Karena pada saat terjadi tumpahan minyak, kita tidak memiliki peralatan yang memadai dalam upaya melakukan pencegahan pencemaran. Sehingga kita dikategorikan tidak melakukan apa-apa. Akibatnya, kita tidak layak mendapatkan penggantian. Kondisi ini berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang telah memiliki peralatan dan sarana lengkap serta badan yang khusus menangani penanggulangan tumpahan minyak. Oleh karenanya, di masa depan, Pemerintah Provinsi Kepri urgen membentuk badan seperti yang telah dilakukan kedua negara tetangga tersebut.
Secara sederhana kelengkapan peralatan badan penanggulangan tumpahan minyak ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup juga menjadi program yang tak luput dari pencanangan Bapedalda untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemulihan.
Bapedalda juga menyiapkan perangkat penetapan kebijakan seperti Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan pedoman teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup hingga penetapan baku mutu lingkungan. Selanjutnya, program yang tak kalah penting dicanangkan adalah berupa peningkatan sumber daya manusia dan pendayagunaan aparatur negara, program kemitraan strategis sampai pada program pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup.
Beberapa hal penting yang menjadi prioritas selama memimpin Bapedalda, disusun beberapa program unggulan di antaranya: berazam melakukan penanganan pengolahan limbah secara terpadu baik domestik, klinikal dan B3. Sementara ini pengolahan dan pemusnahan limbah B3 dilakukan di Pulau Jawa. Sehingga selain menjadikan ongkos transportasi yang mahal juga kekhawatiran limbah B3 tidak sampai ke tujuan. Oleh karenanya,pengelolaan limbah harus diupayakan dikelola sendiri yang dampaknya juga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Penandatanganan MOU Dengan UEM Disaksikan Wagub Kepri HM Sani
Peninjauan Kerja Ke Kilang Pengolahan Limbah Terpadu Di Malaysia, Bersama Dengan Ketua DPRD Kepri Ir Nur Syafriadi Serta Wagub Kepri HM Sani.
Sementara itu, pada program pertamanya berupa penyusunan studi kelayakan, mendapat respon positif dari perusahaan ternama di Malaysia yakni (UEM). Perusahaan dari negeri jiran tersebut bersedia membiayai penyusunan FS tadi, sehingga Bapedalda bisa saving dari sisi anggaran. Namun program ini ini belum sempat terealisasi dan hingga kini belum menunjukkan progres yang positif.
Dari berbagai program jangka panjang tersebut, sebagian di antaranya telah dijalankan. Sedangkan beberapa di antaranya, belum sempat dilakukan mengingat pada akhir September 2006, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bapedalda.
Pada Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemprov Kepri, namanya termasuk dalam salah satu pejabat yang dipurnatugaskan bersama sejumlah pejabat lain yang juga diganti atau direposisi berdasar susunan perangkat daerah Provinsi Kepri yang baru. Selanjutnya, jabatan barunya adalah sebagai staf ahli gubernur bidang perencanaan.
Selama memimpin Bapedalda, Joki dikenal para bawahan sebagai sosok yang ulet serta berdisiplin. Terjun langsung memonitor dan mengecek aktifitas timnya di lapangan, sudah menjadi hal rutin yang dilakukannya.
Bersama KLH, Kapolda, Mabes POLRI Melakukan Monitoring Ke Pulau Sebaik.
Uji Emisi Kendaraan Roda Empat.
Dari catatan yang ada, Joki terlibat aktif dan memimpin langsung kegiatan-kegiatan yang digelar Bapedalda seperti Monitoring ke Pulau Moro, Karimun bersama dengan Tim POLDA Kepri, Monitoring Lingkungan di Lingga, Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Roda Empat, Monitoring Kawasan Perairan Sekupang, Tanjunguncang, Batam, Monitoring di Kawasan TPA Telaga Punggur, dll. Ia juga kerap mendampingi gubernur atau wakil gubernur untuk kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri seperti Malaysia, Thailand, terutama yang berkenaan dengan tema kunjungan untuk bidang lingkungan hidup.
Menerima Penghargaan Atas Pengabdian Selama 20 Tahun Sebagai PNS.
Di penghujung karirnya sebagai pejabat yang menduduki jabatan struktural, Pemerintah RI menganugerahinya piagam penghargaan atas dedikasi serta pengabdiannya selama 20 tahun menjadi PNS. Sebenarnya, bila dihitung, masa kerjanya di pemerintahan telah dilakukan sejak tahun 1978, persisnya sejak masuk menjadi pegawai Otorita Batam. Namun, status PNS-nya sendiri baru diperoleh delapan tahun kemudian yakni pada tahun 1986.
No comments:
Post a Comment